Jakarta, 19 Agustus 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nelayan Tani Indonesia (DPP GNTI) resmi melantik jajaran kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GNTI DKI Jakarta untuk masa bakti 2026–2030, dengan Hadi Sudrajat dipercaya sebagai Ketua DPD DKI Jakarta. Pelantikan ini menjadi langkah awal dari agenda besar DPP GNTI untuk membentuk kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia, menyusul penetapan susunan pengurus DPP GNTI periode 2026–2030.
Konsolidasi Organisasi dari Pusat hingga Daerah
Pelantikan DPD DKI Jakarta merupakan tonggak awal dari rangkaian pembentukan struktur organisasi GNTI di tingkat provinsi. DPP GNTI menegaskan bahwa penguatan struktur hingga ke daerah menjadi prioritas utama agar organisasi dapat hadir lebih dekat dengan basis massa petani dan nelayan di berbagai wilayah. Ke depan, agenda serupa akan berlanjut ke provinsi-provinsi lain sebagai bagian dari konsolidasi organisasi secara nasional.
Dengan dilantiknya Hadi Sudrajat sebagai Ketua DPD DKI Jakarta, DPP GNTI berharap kepengurusan baru ini dapat segera menjalankan program kerja yang selaras dengan visi organisasi, sekaligus memperkuat sinergi antara DPP dan DPD dalam memperjuangkan kepentingan tani dan nelayan di Ibu Kota.
Prof.Dr.Ir.Rokhmin Dahuri, Msc selaku ketua umum GNTI pun mengingatkan ketua GNTI DPD DKI Jakarta dan jajaran nya yang baru dilantik untuk melakukan sinergitas terhadap pemprov dan DPRD DKI Jakarta sebagai mitra strategis mereka khususnya di bidang Tani dan Nelayan.
“Ada baiknya jajaran pengurus di DPD DKI Jakarta ini membuat konsep kerja dan mengajukan 2nd opinion sebagai mitra strategis yang aktif bagi gubernur di DKI Jakarta dan dinas terkait” Kata Prof. Rokhmin. “Kita ambil contoh konsep vertical farming yang dilakukan singapura yang cukup berhasil menjadi topangan kebutuhan sayur bagi warga nya atau perikanan budidaya termasuk didalamnya budi daya ikan hias dimana DKI Jakarta merupakan penyumbang terbesar di Indonesia, Ini semua merupakan potensi yang sangat bisa dijadikan masukan dan diajukan Kerjasama ke gubernur DKI dari GNTI khususnya DPD GNTI di DKI Jakarta” tutup Prof. Rokhmin.
Hadirkan Lembaga Bantuan Hukum di Setiap Wilayah
Merespons berbagai dinamika yang kerap dihadapi petani dan nelayan di lapangan, Bidang Advokasi dan Hukum DPP GNTI mengumumkan rencana pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di masing-masing wilayah DPD dan DPC. Langkah ini merupakan wujud komitmen nyata organisasi untuk hadir langsung di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan pendampingan hukum bagi petani dan nelayan yang menghadapi persoalan di lapangan.
Kehadiran LBH di tingkat daerah dan cabang diharapkan dapat mempercepat respons organisasi terhadap kasus-kasus yang dialami anggota maupun masyarakat tani dan nelayan secara umum, sekaligus memastikan pendampingan hukum dapat diakses lebih dekat dan lebih cepat.
Perluasan Peran: Dari Advokasi Hukum hingga Pemberdayaan Ekonomi
Selain penguatan di sektor hukum, DPP GNTI menyatakan komitmennya untuk semakin aktif hadir di tengah masyarakat kecil, khususnya petani dan nelayan, tidak hanya melalui pendampingan hukum tetapi juga melalui program-program di sektor ekonomi khususnya UMKM yang dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan visi GNTI untuk menjadi organisasi yang tidak sekadar hadir secara simbolis, melainkan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan tani dan nelayan di seluruh Indonesia.