JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS., menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan kritis dalam Rapat Kerja (RAKER) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam agenda resmi dewan ini, Prof. Rokhmin menilai kinerja sektor kelautan dan perikanan di era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono menunjukkan perkembangan yang positif. Hal itu tercermin dari capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menembus lebih dari Rp2,4 triliun atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Selain itu, volume produksi perikanan nasional sepanjang 2020–2025 juga meningkat sekitar 18 persen.
Anggaran dan Transparansi KKP RI
Di samping memberikan apresiasi, Prof. Rokhmin Dahuri selaku Anggota Komisi IV DPR RI turut menyampaikan catatan tajam secara teknis maupun substantif. Dari sisi teknis legislasi, beliau menyoroti rendahnya penyerapan anggaran KKP RI dibandingkan kementerian mitra lainnya, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan.
"Efektivitas penyerapan anggaran menjadi indikator penting untuk memastikan program berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat," tegas Prof. Rokhmin.
Selain itu, KKP RI juga didorong oleh Komisi IV DPR RI untuk lebih terbuka dalam mempublikasikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Produktivitas Kampung Nelayan Merah Putih
Sementara dari sisi substantif, terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian serius dalam fungsi pengawasan dewan. Prof. Rokhmin menilai indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan saat ini masih terlalu berorientasi pada aspek ekonomi semata. Padahal, mengacu pada standar FAO, pembangunan sektor ini semestinya bertumpu secara seimbang pada tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan ekologi.
Kedua, dalam pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan tidak cukup hanya berhenti pada penyediaan infrastruktur dan fasilitas fisik.
Aspek produktivitas nelayan harus menjadi prioritas utama, termasuk dukungan sarana penyimpanan ikan seperti cool box guna menjaga kualitas hasil tangkapan. Ketiga, pengembangan sektor perikanan perlu dibangun melalui integrasi ekosistem dari hulu ke hilir, terutama dukungan transportasi logistik untuk distribusi hasil perikanan menuju pasar.
Keempat, penguatan sumber daya manusia (SDM) perlu ditempatkan sebagai investasi jangka panjang. Menurut Prof. Rokhmin, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga kualitas manusia yang menjalankannya.
Diversifikasi Komoditas Tambak dan Waspadai Over Supply
Lebih lanjut, dalam kapasitasnya yang juga mengakar pada isu kerakyatan, Prof. Rokhmin menekankan bahwa pengembangan budidaya perikanan nasional perlu diarahkan pada diversifikasi komoditas. Ketergantungan pada satu jenis komoditas justru membawa risiko kegagalan produksi yang tinggi. Karena itu, kawasan tambak yang luas sebaiknya dikembangkan melalui beberapa komoditas budidaya potensial, tidak hanya berfokus pada nila.
Selaras dengan peningkatan produksi, pemerintah juga diminta memperhatikan kemampuan serapan pasar agar tidak terjadi over supply yang justru merugikan pembudidaya di lapangan.
Sebagai tambahan, Prof. Rokhmin menyampaikan saran dewan bahwa pengembangan modelling tambak di Kebumen dan Waingapu dinilai masih relatif rendah. Padahal kedua wilayah tersebut memiliki potensi besar, khususnya untuk budidaya vaname. Oleh karena itu, beliau mendesak dilakukan optimalisasi sekaligus pengembangan ke kawasan potensial lain, seperti Karimunjawa.
Prof. Rokhmin Desak KKP Kaji Ulang Harga BBM Subsidi
Sebagai penutup yang paling krusial dalam fungsi menyerap aspirasi rakyat, Prof. Rokhmin menyampaikan langsung keluhan nelayan Pantura perihal akses dan harga BBM subsidi yang saat ini masih relatif mencekik dan membebani.
Berangkat dari jeritan para nelayan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri meminta KKP RI untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam rangka pengkajian ulang akses dan harga BBM untuk nelayan. Langkah ini dinilai sebagai kunci utama menyelamatkan kesejahteraan nelayan kecil di pesisir.
Melalui dinamika RAKER ini, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan kembali bahwa penguatan sektor kelautan dan perikanan nasional tidak bisa jalan sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi multisektor yang terintegrasi dan berpihak penuh pada rakyat.
#RokhminDahuri #GNTI #KKPRI #KomisiIVDPRRI #KelautanDanPerikanan #NelayanSejahtera #DPRRI