Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Umum GNTI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan gagasan besar tentang transformasi ekonomi daerah—dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju penguatan agro-maritim berbasis ekonomi biru.
Hal tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk “Menata Masa Depan Perikanan Malut” yang digelar di Ballroom Bella Hotel, Ternate, Maluku Utara, Sabtu (11/4). Forum ini tidak sekadar menjadi ruang pemaparan kebijakan, tetapi juga refleksi atas paradoks pembangunan di Maluku Utara: pertumbuhan ekonomi tinggi yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti bahwa struktur pertumbuhan ekonomi Maluku Utara masih didominasi sektor pertambangan, khususnya nikel. Menurutnya, pertumbuhan yang bertumpu pada sektor ekstraktif memiliki keterbatasan dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Jika bertumpu pada sektor ekstraktif, dampaknya cenderung tidak merata,” tegasnya.
Di sisi lain, sektor kelautan dan perikanan Maluku Utara justru memiliki potensi besar yang belum dimaksimalkan.
Pemanfaatan potensi perikanan saat ini diperkirakan baru mencapai sekitar 61 persen. Salah satu peluang strategisnya adalah pengembangan budidaya udang vaname. Dari potensi usaha seluas 10.000 hektare atau sekitar 53 persen dari total potensi yang ada, budidaya udang vaname diperkirakan mampu menghasilkan produksi hingga 1 juta ton per tahun, dengan asumsi produktivitas sekitar 100 ton per hektare per tahun. Dengan harga rata-rata sekitar USD 5 per kilogram, potensi pendapatan kotor dapat mencapai USD 5 miliar per tahun.
Setelah dikurangi biaya produksi sekitar USD 2 miliar per tahun, potensi pendapatan bersih diperkirakan mencapai USD 3 miliar atau sekitar Rp51 triliun per tahun. Bahkan jika sekitar 95 persen produksinya diarahkan untuk ekspor, maka nilai ekspor yang dapat dihasilkan mencapai sekitar USD 4,75 miliar atau sekitar Rp45 triliun per tahun. Selain memberikan nilai ekonomi yang besar, pengembangan budidaya udang vaname juga berpotensi membuka lapangan kerja dalam jumlah signifikan, yakni sekitar 40.000 tenaga kerja di sektor on-farm dan sekitar 30.000 tenaga kerja di sektor off-farm.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi ekonomi berbasis blue economy dengan fokus pada hilirisasi perikanan, sehingga nilai tambah tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi juga berkembang melalui industri pengolahan di daerah.
Dalam forum yang sama, Prof. Rokhmin Dahuri juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan agro-maritim sebagai kerangka integratif bagi daerah kepulauan seperti Maluku Utara—menghubungkan sektor perikanan, budidaya, pertanian, hingga industri pengolahan dalam satu sistem ekonomi yang saling memperkuat.
Transformasi menuju ekonomi biru, menurutnya, memerlukan peta jalan pembangunan yang jelas, sumber daya manusia yang unggul, stabilitas sosial-politik, serta kepemimpinan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan penta helix. FGD ini menjadi penanda bahwa Maluku Utara tidak kekurangan visi pembangunan. Tantangan terbesarnya kini adalah memastikan gagasan besar tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, sehingga kekayaan sumber daya laut Maluku Utara benar-benar menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.